Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Internasional    
Krisis Papua
Pemimpin Kudeta Papua Nugini Langsung Diadili
Sunday 29 Jan 2012 22:41:15
 

Kolonel Purnawirawan Yaura Sasa (kiri) dikawal ketat, saat akan diadili (Foto: News.com.au)
 
PORT MORESBY (BeritaHUKUM.com) – Pemimpin kudeta yang gagal di Papua Nugini (PNG), Kolonel Purnawirawan Yaura Sasa telah ditangkap dan secara resmi dikenai dakwaan. Ia diadili, setelah sehari sebelumnya ditangkap. Sasa sempat mengaku tidak menyesali tindakannya tersebut.

Dalam persidangan di Port Moresby, Minggu (29/1), Sasa menegaskan dirinya tidak bersalah. Kudeta yang dilakukannya itu atas perintahkan mantan Perdana Menteri Michael Somare. Hal ini harus dilakukan untuk menyelamatkan negera tersebut dari krisis konstitusi.

Sasa dan sejumlah tentara yang membangkang, mengambil alih beberapa barak militer pada pekan lalu. Bahkan, ia sempat menahan panglima angkatan bersenjata. Sasa pun menuntut, agar Somare yang digulingkan tahun lalu itu, diangkat kembali menjadi perdana menteri.

Sebelumnya, sejumlah laporan menyebutkan, penangkapan Sasa dilakukan, saat ia diketahui tengah bersembunyi di sebuah penginapan pada Sabtu(28/1) kemarin. Setelah ditangkap, Sasa diminta memerintahkan anak buahnya untuk mengakhiri upaya kudeta dan meletakkan senjata.

Berdasarkan laporan BBC, Papua Nugini mengalami krisis konstitusi, ketika Somare dan Peter O'Neil sama-sama mengklaim sebagai perdana menteri yang sah. Krisis makin pelik, setelah parlemen dan Mahkamah Agung mengambil posisi yang berseberangan.

Somare diberhentikan dari jabatan perdana menteri, ketika tengah berobat di luar negeri. Somare telah mengeluarkan pernyataan meminta polisi dan militer bersatu mendukungnya dalam menghadapi O'Neil.

Dengan dukungan lembaga kehakiman Somare mencoba mengangkat Sasa sebagai panglima angkatan bersenjata. Namun, O'Neil masih mengusai sebagian besar pilar penyelenggara negara yang berbatasan langsung dengan Indonesia tersebut.(sya)



 
   Berita Terkait > Krisis Papua
 
  Komisi I Berencana Membentuk Panja Papua
  Tokoh Muda Papua: Pembangunan Integrasi di Papua Telah Gagal
  Keseriusan DPR Tangani Konflik Papua Dipertanyakan Pengamat
  Terkait Peristiwa Penembakan di Papua, DPR Akan Panggil Kapolda Papua
  Pemimpin Kudeta Papua Nugini Langsung Diadili
 
ads1

  Berita Utama
Polri dan KKP Gagalkan Penyelundupan Benih Bening Lobster Senilai 19,2 Miliar di Bogor

Mengapa Dulu Saya Bela Jokowi Lalu Mengkritisi?

Mudik Lebaran 2024, Korlantas: 429 Orang Meninggal Akibat Kecelakaan

Kapan Idul Fitri 2024? Muhammadiyah Tetapkan 1 Syawal 10 April, Ini Versi NU dan Pemerintah

 

ads2

  Berita Terkini
 
Polri dan KKP Gagalkan Penyelundupan Benih Bening Lobster Senilai 19,2 Miliar di Bogor

Oknum Notaris Dilaporkan ke Bareskrim Polri atas Dugaan Penggelapan Dokumen Klien

Kuasa Hukum Mohindar H.B Jelaskan Legal Standing Kepemilikan Merek Polo by Ralph Lauren

Dewan Pers Kritik Draf RUU Penyiaran: Memberangus Pers dan Tumpang Tindih

Polisi Tetapkan 4 Tersangka Kasus Senior STIP Jakarta Aniaya Junior hingga Meninggal

ads3
 
PT. Zafa Mediatama Indonesia
Kantor Redaksi
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2